Medan ( Harian Swara Jiwa ) Ketua DPD Relawan Persatuan Nasional ( RPN ) Sumatera Utara Herianto , SE mengatakan Inpres No 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Anggaran dalam APBN dan APBD berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan dapat menghambat 4 propinsi yang memiliki resiko fiskal dan resiko ekonomi tertinggi seperti Aceh , Maluku Utara , Papua Barat Daya dan Papua Selatan dalam mengejar ketertinggalan dengan daerah lain .
Inpres yang ditandatangani tanggal 22 Januari 2025 yang lalu menargetkan pemangkasan belanja negara sebesar Rp 306, 69 Trilyun berasal dari kementrian dan lembaga sementara Rp 50 ,59 Trilyun dari Transfer daerah .
Berdasarkan data Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2024 , Kontribusi APBD terhadap PDRB Propinsi Aceh sebesar 20,54 persen , Kontribusi APBD terhadap PDRB Maluku Utara sebesar 16,33 persen , Kontribusi APBD terhadap PDRB Papua Barat Daya sebesar 29, 05 persen , dan Kontribusi APBD terhadap PDRB Papua Selatan sebesar 26,42 persen .Artinya Propinsi tersebut memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada pendapatan transfer daerah
" Inpres No 1 Tahun 2025 yang menargetkan pemangkasan Anggaran sebesar Rp 306,69 Trilyun , dengan rincian Rp 256,1 Trilyun berasal dari kementerian dan lembaga dan Rp 50,59 Trilyun dari transfer daerah . Kondisi ini akan berdampak langsung terhadap laju pertumbuhan di Aceh , Maluku Utara , Papua Barat Daya dan Papua Selatan yang memiliki resiko fiskal dan resiko ekonomi tertinggi dalam mengejar ketertinggalan dengan daerah lain. Sebagaimana diketahui keempat propinsi tersebut memiliki kontribusi APBD sangat minim terhadap PDRB, Aceh 20,54 persen , Maluku Utara 16,33 persen , Papua Barat Daya 29, 05 persen dan Papua Selatan sebesar 26, 42 persen . Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi 4 propinsi tersebut dari Transfer daerah sangat tinggi ." Ujar Herianto ,SE , di Medan , 13/04/2025 .
Lebih lanjut Herianto ,SE yang merupakan Alumni FE UISU memprediksi isu kesenjangan ekonomi akan sangat mudah dimanfaatkan asing yang tidak suka lihat kebijakan ekonomi Indonesia saat ini yang bergabung dengan kekuatan dunia baru , BRICS . Situasi ini akan memudahkan kelompok separatis menanamkan pengaruhnya untuk mendapatkan dukungan rakyat di internal dan pihak asing di eksternal dalam perjuangan melepaskan diri dari NKRI .
"Isu kesenjangan ekonomi akan sangat mudah dimanfaatkan oleh gerakan separatis untuk mendapatkan dukungan asing dan rakyat dalam upaya memisahkan diri dari NKRI . " Pungkas Herianto , SE , Alumni FE UISU.
Indonesia jangan seperti Soviet di jaman Michael Gorbachev . Dengan Kebijakan Glassnost dan Perestroika ( Kebijakan Transparansi dan Pembaharuan ) ekonomi dan politik justru membawa negara tersebut menuju kehancuran dan bubar .
Kondisi ini mirip dengan yang terjadi di Indonesia saat ini , di mana Pemerintahan Prabowo - Gibran melakukan transformasi ekonomi pembaharuan dengan melaksanakan Restrukturisasi antaranya Makan Bergizi Gratis ( MBG ), Super Holding Danantara dan Efisiensi Anggaran .
Prabowo ingin mewujudkan Indonesia Sejahtera, Adil dan Makmur dengan berdaulat secara politik dan Mandiri dibidang ekonomi
Justru niat baik Prabowo - Gibran di internal dalam negeri mendapatkan perlawanan dari kelompok yang kepentingan ekonomi dan politiknya terganggu . Dan menjadikan oposisi baru .
" Kondisi Indonesia saat ini mirip dengan Soviet di jaman Gorbachev. Serupa tapi tak sama. Dengan kebijakan Glassnost dan Perestroika justru Soviet mengalami kehancuran dan bubar .banyak wilayah memisahkan diri. begitu juga Transformasi ekonomi pembaharuan yang dilakukan Prabowo justru mendapatkan perlawanan dari kelompok yang dirugikan kepentingan ekonominya dan menyatu menjadi oposisi baru . Situasi ini akan dimanfaatkan asing yang tidak sepakat Indonesia masuk BRICS ." Pungkas Herianto , SE.
Herianto ,SE berharap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia agar kompak menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam menghadapi tantangan global yang semakin tidak menentu .
" Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus kompak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini menghadapi tantangan global yang kompleks dan tak menentu ." Ujarnya .
Sebelumnya Prabowo mengatakan agar kepala daerah senantiasa menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa meskipun berasal dari latar belakang partai politik , agama dan suku yang berbeda pada acara pelantikan 961 Kepala Daerah serentak di Istana Merdeka , Jakarta pada Kamis 20 Februari 2025 .
" Walaupun mungkin kita berasal dari partai yang berbeda - beda , agama yang berbeda - beda , suku yang berbeda - beda tetapi kita lahir dalam Keluarga Besar Nusantara , Keluarga Besar Merah Putih , Keluarga Besar Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda - beda tetapi kita satu ." Tegas Prabowo , di Istana Merdeka , Jakarta 20/02/2925.(Tim)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar