Medan ,( Harian Swara Jiwa )Aktivis Dan Praktisi Hukum ADV Giovani Muslihul Aqqad Lubis, SH MH mengatakan Proyek Pekerjaan Floodway Sei Siskamling - Belawan yang saat ini tengah dikerjakan oleh PT. Runggu Prima Jaya di wilayah Kecamatan medan selayang memicu sorotan publik.
Jadi saya berharap kepada KPK RI Dan Kejaksaan Agung diminta dapat mengusut
Proyek yang berada di bawah tanggung jawab Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera 2 Medan sebesar 65 Milyar diduga tidak memenuhi spesifikasi teknis sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).Ujar Mishul Aqqad Lubis SH MH Saat kopi bareng dengan media di Starbuck Manhattan Medan waktu lalu
menurut Muslihul Aqqad Lubis, SH MH disini Beberapa indikasi penyimpangan yang terungkap antara lain pada pembuatan talud miring di mana mortar diduga tidak sesuai standar kualitas.
Material mortar diduga kurang semen, dan banyak batu pondasi dinding yang tidak terlapisi dengan mortar secara memadai. Kondisi ini dikhawatirkan mengurangi kualitas struktur dan mengakibatkan kerugian negara. Selain itu, muncul dugaan pencurian kualitas dan volume proyek yang semakin memperkuat indikasi adanya pelanggaran serius.
Jika hal ini benar, maka tidak hanya mengancam keberlanjutan fungsi infrastruktur, tetapi juga melibatkan potensi tindak pidana korupsi.
Proyek ini juga diwarnai isu dugaan pengkondisian pemenang lelang yang melanggar Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021.
Dugaan pelanggaran ini juga melibatkan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu, dugaan ini bisa mengarah pada pelanggaran Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait kerja sama pihak-pihak tertentu dalam mengatur hasil lelang secara tidak sah.
Jika dugaan tersebut terbukti, negara berpotensi mengalami kerugian besar akibat pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dan adanya manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Situasi ini menunjukkan perlunya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek pemerintah, khususnya proyek besar 65 Milyar.
Pengerjaan proyek Floodway Sikambing-Belawan merupakan naungan Kementerian PUPR melalui Balai wilayah Sungai (BWS) Sumatera ll Medan SNVT Pelaksana Jaringan Sumber Air Sumatera II Provinsi Sumatera Utara. Dengan sasaran yang dicapai adalah pembangunan Floodway sepanjang 1200 Meter dengan manfaat dapat mereduksi debit air di Sungai Sikambing serta mencegah banjir.
Pihak terkait, termasuk BBWS Medan sumatera utara 2 dan pemborong penyedia jasa, diharapkan memberikan klarifikasi atas dugaan tersebut.
Selain itu, aparat penegak hukum perlu turun tangan untuk menyelidiki dan memastikan proyek ini berjalan sesuai peraturan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.saat awak menghubungi pimpinan proyek Bactiar Sidabutar melalui seluler tidak memberikan jawaban terkait dugaan penyimpangan proyek floodway - sei siskamling serta beliau mengarahkan kepada anggotanya bernama Rian untuk memberikan penjelasannya.( Tim )
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar