Medan - Harian Swara Jiwa - Aktivis 98 Muhammad Ikhyar Velayati menduga gelombang gerakan insan akademik dan kampus yang mengkritisi adanya penyimpangan yang di lakukan oleh Presiden Jokowi merupakan pesanan untuk menciptakan tsunami politik yang bertujuan menggagalkan pasangan Prabowo-Gibran Menang satu putaran dalam pilpres 2024.
" saya menduga isu yang di tuduhkan oleh insan akademik dan pihak kampus terhadap Jokowi merupakan pesanan atau orderan dari timses sebelah karena takut Prabowo-Gibran menang satu putaran, soalnya semua survey dan fakta lapangan menggambarkan suasana itu, kecuali ada tsunami politik, jadi para insan akademik dan kampus di rental untuk menciptakan tsunami politik tersebut" ungkap Ikhyar di Medan, saat di tanya awak media terkait gelombang kritikan terhadap Jokowi dari berbagai kampus, Minggu (4/2/2024).
Ikhyar kemudian menjelaskan indikator bahwa gerakan dari insan akademisi dan kampus yang menuduh Jokowi melakukan penyimpangan merupakan bagian dari orderan atau pesanan politik dari pihak tertentu.
" Ada beberapa indikator yang mengarah kesana, pertama gerakan dan teriakan beberapa kampus tersebut di suarakan menjelang pencoblosan pilpres, kedua materi tuduhan tidak di sertai bukti bukti, ketiga, dari berbagai tuduhan serius tersebut hingga hari ini satupun tidak ada yang di laporkan ke Bawaslu atau polisi jika terkait delik pidana, ke empat,apa yang mereka suarakan tidak lebih kelanjutan dari opini dan gerakan yang pernah di lakukan oleh elit parpol pengusung capres sebelah mulai isu hak angket, pemakzulan, kecurangan pemilu hingga dinasti politik, tapi rakyat tidak merespon," jelas Ikhyar.
Ikhyar menambahkan," Beberapa tuduhan yang di anggap bentuk penyimpangan oleh civitas Akademisi tersebut misalnya Presiden Jokowi di tuduh tidak netral dan berpihak kepada salah satu capres hanya karena beliau menjelaskan tentang pasal 299 UU Pemilu, padahal dalam pasal tersebut memang secara jelas tersurat kebolehan Presiden dan Wakil Presiden melakukan berkampanye, dan tentunya secara otomatis berpihak kepada salah satu calon. Persoalan Presiden Jokowi mengambil atau tidak haknya tersebut itu persoalan lain," tuturnya.
Sebelumnya di beritakan insan akademika kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) telah menyampaikan Petisi Bulaksumur pada tanggal 31 Januari 2024. Selain UGM, terdapat pula Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta, Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Universitas Andalas (Unand), dan kemarin Universitas Padjajaran (Unpad).
Petisi Bulak Sumur dibacakan Prof Koentjoro mewakili sivitas akademika UGM di Balairung UGM, Sleman, DIY, Rabu (31/1).
"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada (UGM)" kata Prof Koentjoro membacakan petisi.(Tim)
.jpg)
0 komentar:
Posting Komentar