Konteks Yang Salah Di Debat Capres Dapat Kartu Kuning

Medan - Harian Swara Jiwa - Anies mungkin tanpa sadar bahwa tentang pertahanan terkait jauh dari tema debat capres Minggu yang lalu. Orang menafsirkan Anies hanya tahu menyerang pribadi yang pada hakekatnya diharamkan pada suatu debat capres yang orderlines nya adu gagasan.

Reaksi Prabowo sudah on the treck yaitu data ngawur jadi percuma ditanggapi. Ibarat main bola aksi menyerang lawan tanpa bola bisa kena kartu merah atau paling banter kartu kuning. Salah satu diluar konteks dan cenderung menyerang pribadi Prabowo adalah serangan Anies dengan kalimat " Pak Prabowo memiliki tanah tigaratus ribu ha lebih tapi separuh tentara tidak memiliki rumah " .

Kurang lebih demikian kalimat provokatifnya. Lalu datanya dia perbaiki lagi. Tigaratusan ribu lebih katanya lagi. Gaya bahasa prof Anies itu persis seorang guru mengajar murid supaya si murid dengan gampang menangkap apa yang disampaikan sang guru. Mungkin saja maksud Anies adalah menerapkannya ke rakyat supaya tertarik dengan provokasi negatif tersebut terhadap Prabowo.

Taktik tidak fair itu sulit berhasil terutama bagi rakyat yang rational dan objektif. Namun dalam tulisan ini tidak salah bila soal pertanahan yang disampaikan Anies perlu kita ulas. Soalnya tentang issu penguasaan lahan yang berskala luas bukan kali ini Anies angkat. Apalagi Mahmud MD pada debat cawapres lalu mengeluarkan statement bahwa di IKN itu sudah terjadi penguasaan lahan ribuan ha oleh orang2 tertentu.

Kebetulan para konglomerat kita banyak menguasai lahan skala besar dengan sawit jadi komoditi andalannya. Belum lagi bila dikaitkan etnis mana yang paling banyak disana. Belum lagi bila dibanding bandingkan dengan banyaknya angka kemiskinan di negeri kita. Semakin digesek gesek lagi dengan kesenjangan sosial orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin.

Semuanya penyebab tragedi ini ditudingkan ke Jokowi, walau keadaan ini sudah sejak Presiden2 sebelumnya. Dan di debat pilpres seakan akan menjadi tanggungjawab Prabowo unsich. Itu tidak fair. Nah sekarang kita coba mengurai, ada apa dengan isu pertanahan diatas yaitu tentang pemilikan tiga ratus ribuan ha dimaksud. Perlu dipahami dulu bahwa Hak Guna Usaha (HGU) beda dengan hak milik. Data Anies 300 ribuan yang disebut milik Prabowo ditengah tengah perajurit sebahagian besar tanpa rumah adalah kesalahan fatal dan provokatif. Tidak pantas seorang prof bicara seperti itu. Hgu itu pa Anies adalah hak mengelola lahan non produktif agar produktif. Negara diuntungkan dan perusahaan pengelolanya tentu juga.

Bila tidak untuk apa berinvestasi di HGU seperti hgu sawit itu. Multiplyier effeknya juga luas seperti tersedianya jutaan lapangan kerja, meningkatnya kekuatan ekspor kita. Belum lagi bila pengusahanya diwajibkan membangun industri hilirnya.

Sebaliknya bila hgu dikelola tidak baik, hgu bisa dicabut. Bisa juga alasan politis seperti pengambilan alih saham kebun milik asing dulu PT Harrison, PT Tolan tiga, Good Year dll. Jadi aset lahan itu tetap milik negara hanya pengelolanya dari swasta. Pengelolanya harus taat dengan UU nya.

Jadi ditinjau dari aspek itu kita bersyukur ada konglomerat kita yang mengelola banyak hgu dengan baik. PKI dulu sering memakai issu ini agar rakyat kecil membrontak, agar tanah2 perkebunan dalam hgu dibagi untuk rakyat( landreform).

Pastilah pula Anies harus dilepaskan dari cara2 ormas terlarang itu. Tentu saja dalam konteks tujuan itu bisa saja masih ada kelemahan. Itu yang perlu disempurnakan baik pada tataran regulasinya maupun tataran implementasinya. UUPA mau direvisi kedepannya silahkan. Rakyat harus sadar bahwa niat provokatif seperti itu dapat merusak persatuan, merusak rancangan pembangunan yang belakangan ini mulai terasa kita rasakan. Jangan mau dipolitisasi dan Capres no 1 pantas diberi kartu kuning atas konteks yang melenceng ini dan pola pikir pertanahan yang kita amati sesat ini. Sekian .( Penulis : Ir R.E Siboro MSi Ketua Dewan Penasehat DPW Pelita Prabu Sumut )